LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 dengan sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (4/3/2025).
Rakor kali ini membahas dua topik utama, yaitu pengendalian inflasi dan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.
Mendagri menjelaskan meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun jaminan produk halal tak hanya terkait dengan agama, melainkan juga sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus memastikan produk halal bersertifikat untuk menghindari praktik pengoplosan barang non-halal.
Tito juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam menghadapi persaingan global, di mana Indonesia sebagai konsumen produk halal nomor satu, namun sebagian besar produk halal justru berasal dari negara non-muslim.
Dengan sertifikasi halal yang terorganisir secara baik, produk Indonesia dapat menembus pasar internasional, yang sangat besar potensinya.
Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka pasar internasional.
Saat ini, Indonesia baru mengekspor sekitar 3,2% dari total produk halal dunia, padahal potensi pasar halal global mencapai 2640 triliun.
Dengan tertibnya sertifikasi halal, produk Indonesia berpotensi mendominasi pasar global dan meningkatkan perekonomian negara.
Ikut mendampingi wali kota, Sekda, H Trisko Defriyansa, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, H Wiwin Eka Saputra, Kepala Disperindag, Medhioline Sapta Windu, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria UY, Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo dan Kabag Hukum, Aris Garnida Husein. Ft.Ist.*Adv
