LUBUKLINGGAU – KPK Nusantara melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Dugaan Penggelembungan Jumlah Tenga Kesehatan Non ASN yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang tersebar dalam tujuh kecamatan dan ditambah satu Rumah Sakit Daerah (RSUD) Rupit
Dodo Arman Ketua KPK Nusantara Sumatera Selatan telah memasukan Laporan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau melalui koordinator daerah yang menjadi perwakilan KPK untuk Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara.
Berdasarkan DPA Tahun 2023 Dinas Kesehatan Musi Rawas Utara mengajukan anggaran pada OPD tersebut sebesar Rp 19 Milyar lebih sudah ditanda tangani kepala BPKAD Muratara dan dana tersebut sudah ditransfer Pemerintah Pusat.
Dari pagu anggaran yang dibuat Dinas Kesehatan Muratara dari Rp 19 Milyar tersebut dialokasikan sebesar Rp 6 Milyar lebih untuk honor pegawai Non ASN yang memilki mass kerja 10 tahun dan juga Non ASN yang masa kerja 5 tahun.
Berdasarkan hasil investigasi KPK Nusantara bahwa terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan fakta yang termuat dalam DPA dan patut dicurigai adanya konfirmasi untuk menarik dana pusat dan uang tersebut jadi ajang bancaian.
Anggaran yang sudah termaktub dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2023 tersebut patut dicurigai adanya manipulasi dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut.
Ketua KPK Nusantara berharap pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dapat menindak lanjuti laporan kami tersebut dan sudah ada dua alat bukti yang sudah kami laporkan sebagai sarat minimal untuk melakukan penyelidikan kasus ini.
Alat bukti yang sudah kami lampirkan photo copy DPA 2023 Dinas Kesehatan Muratara yang dan juga satu berita konfirmasi jumlah pegawai Non ASN dua PKM (Karang Jaya dan PKM Muara Kulan) Kabupaten Muratara.
Berdasarkan analisa dari data yang kami dapati bahwa uang Negara yang tidak tepat sasaran yang tertuang dalam DPA terbit sebesar Rp 750 Juta lebih.(putra nh)
