Pringsewu,-Sepuluh detik.id,– Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Pangan Merah Putih. Langkah strategis ini dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian (Mentan) dan Pemerintah Desa, dihadiri oleh perwakilan kepala desa dari seluruh Indonesia.
Acara tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan peran desa dalam pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan para petani di berbagai wilayah.
Selama ini, petani di pedesaan dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat produktivitas pertanian. Salah satu isu utama yang disorot adalah kesulitan para petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengairan menjadi tantangan serius bagi para petani dalam menjaga lahan pertanian mereka tetap subur.
Menyikapi kondisi ini, Mentan menekankan pentingnya sinergi semua elemen masyarakat, termasuk kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, untuk terlibat aktif dalam mengedukasi para petani. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban para petani sehingga mereka bisa lebih fokus pada aktivitas bertani.
Dalam sambutannya, Mentan menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini menggunakan Kartu Tani akan mengalami perubahan signifikan.
Sistem baru yang dicanangkan Mentan memungkinkan petani memperoleh pupuk hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak petani di pedesaan, mengingat keterbatasan Kartu Tani yang tidak dapat diakses oleh semua petani.
“Dengan sistem berbasis KTP, kita ingin memastikan setiap petani bisa mendapatkan pupuk secara mudah dan cepat”, kata Mentan Amran Sulaiman.
Optimalisasi Distribusi Pupuk Melalui BUMDesa: Solusi Dekatkan Petani dengan Pupuk Bersubsidi
Menanggapi isu keterbatasan akses distribusi pupuk, APDESI Sulawesi Tenggara mengusulkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di masing-masing desa.
Menurut Ketua DPD APDESI Sulawesi Tenggara, langkah ini dianggap lebih efektif karena dapat memperpendek rantai distribusi, sehingga petani di pelosok desa lebih mudah mendapatkan pupuk tepat waktu.
“Kami berharap Mentan dapat mempertimbangkan mekanisme distribusi melalui BUMDesa, yang mana BUMDesa akan menjadi mitra langsung petani di desa dalam mengakses pupuk bersubsidi”, kata Ketua DPD APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul.
BUMDesa yang berada di bawah kendali langsung pemerintah desa dipandang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pupuk secara lebih efisien dan transparan.
Sebagai institusi lokal, BUMDesa juga memahami kondisi dan kebutuhan petani di wilayahnya sehingga lebih mudah memberikan dukungan yang tepat sasaran. APDESI Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi antara BUMDesa dan pemerintah desa dalam memastikan program distribusi pupuk berjalan efektif.
Dalam rangka mendukung program swasembada pangan berkelanjutan, Mentan menegaskan bahwa peran kepala desa sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa, yang langsung berinteraksi dengan warga, diharapkan dapat memimpin upaya peningkatan produksi pangan melalui pemberdayaan para petani di wilayahnya. Dengan demikian, swasembada pangan nasional dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung.
“Kepala desa adalah pemimpin yang memiliki peran vital karena desa merupakan tempat utama untuk menanam dan memproduksi pangan. Program swasembada ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan penuh dari kepala desa dan masyarakat desa itu sendiri. Kepala desa didorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan desa, serta bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyuluh pertanian dan aparat keamanan desa, guna memastikan keberhasilan program ini.
APDESI Sulawesi Tenggara menyatakan siap mendukung kepala desa dalam pelaksanaan program swasembada pangan ini. Dengan bantuan edukasi dan pembinaan yang diberikan oleh elemen terkait, para petani diharapkan dapat lebih fokus mengoptimalkan lahan pertanian mereka tanpa terbebani oleh permasalahan teknis distribusi pupuk atau kebutuhan fasilitas pengairan.
Selain itu, APDESI Sulawesi Tenggara juga berkomitmen untuk mendampingi kepala desa dalam menjalankan peran strategis mereka untuk mewujudkan desa sebagai pusat produksi pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Gerakan Nasional Pangan Merah Putih ini menjadi tonggak baru bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia. DPD APDESI Sulawesi Tenggara optimis, dengan adanya sinergi antara Kementerian Pertanian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, tujuan swasembada pangan dapat segera tercapai.
Kepala desa sebagai pemimpin lokal diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, memastikan para petani mendapatkan akses yang mudah terhadap sarana produksi dan fasilitas penunjang yang memadai.
Kolaborasi dan kerja sama yang solid ini diyakini mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
APDESI Sulawesi Tenggara berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk turut mendukung gerakan pangan berkelanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.( RED/Epy)
